Kesiapsiagaan dan tanggap darurat | Ohsasaja

Organisasi harus membuat, menerapkan, dan memelihara prosedurdengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi potensi keadaan darurat.
2. Untuk menanggapi keadaan darurat.

Organisasi harus menanggapi keadaan darurat aktual dan mencegah atau mengurangi akibat-akibat penyimpangan terkait dengan dampak-dampak K3.

Dalam perencanaan tanggap darurat organisasi harus emmpertimbangkan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak terkait yang relevan, misal jasa keadaan darurat dan masyarakat sekitar.

ORganiasai secara berkala harus menguji prosedur untuk menanggapi  keadaan darurat, lebih baik lagi bila melibatkan pihak-pihak terkait yang relevan.

Organisasi harus meninjau secara berkala, dan bila diperlukan melakukan perubahan prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat setelah pengujian prosedur dan setelah terjadi keadaan darurat.

Baca Selanjutnya....... !

Pemantauan dan Pengukuran Kinerja | Ohsasaja

Organisasi harus memiliki prosedur yang terpelihara untuk pengukuran dan pemantauan kinerja K3 secara teratur. Prosedur harus dibuat untuk:

1. Pengukuran kualitatif dan kuantitatif, sesuai dengan keperluan organisasi.
2. Memantau perluasan yang memungkinkan tujuan K3 organisasi tercapai.
3. Memantau efektifitas pengendalian-pengendalian.
4. Mengukur kinerjasecara proaktif untuk memantau kesesuaian dengan program manajemen K3, pengendalian dan kriteria operasional.
5. Mengukur kinerja secara reaktif untuk memantau kecelakaan, sakit penyakit, insiden dan bukti catatan lain penyimpangan kinerja K3.
6. Mencatat data dan hasil pemantauan dan mengukur kecukupan untuk melakukan analisis tindakan perbaikan dan pencegahan lanjutan.

Jika pemantauan digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja, organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk kalibrasi dan pemeliharaan peralatan tersebut, sesuai keperluan.
Catatan hasil kalibrasi dan pemeliharaan dan hasil-hasil harus disimpan.

Baca Selanjutnya....... !

Pengendalian Operasional | Ohsasaja

Organisasi harus mengidentifikasi operasi dan kegiatan yang berkaitan dengan bahaya yang teridentifikasi. hal ini harus mencakup manajemen perubahan (management of change). Untuk operasi dan kegiatan tersebut organisasi harus menerapkan dan emmelihara :

1. Kendali operasional, yang sesuai dengan keperluan organisasi dan aktifitasnya, dan mengintegrasikan kendali tersebut pada SMK3.
2. Pengendalian terkait pembelian material, peralatan dan jasa.
3. Pengendalian terkait kontraktor dan tamu ke tempat kerja.
4. Dokumentasi prosedur.
5. Kriteria operasi yang lain yang apabila tidak di adakan akan menyebabkan penyimpangan kebijakan dan tujuan K3.

Baca Selanjutnya....... !

Dokumentasi dan Pengendalian Dokumen | Ohsasaja

Dokumentasi SMK3 harus termasuk:

1. Kebijakan K3 dan sasaran-sasaran.
2. Penjelasan tentang ruang lingkup SMK3,
3. Penjelasan elemen-elemen inti SMK3 dan interaksinya, dan rujukan kepada dokumen yang terkait,
4. dokumen termasuk catatan-catatan yang disyaratkan oleh OHSAS,
5. Dokumen tyang termasuk catatan-catatan yang dipersyaratkan oleh perusahaan dan yang dianggap penting.

Pengendalian Dokumen.
Dokumen yang disyaratkan dalam OHSAS dan SMK3 harus terkendali, oerganisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk:

1. Menyetujui kecukupan dokumen-dokumen sebelum diterbitkan,
2. Meninjau dokumen secara berkala, diubah bila diperlukan dan disetujui kesesuaiannya,
3. Memastikan perubahan dan status revisi teridentifikasi,
4. Memastikan versi yang terbaru yang diterapkan di area kerja,
5. Memastikan bahwa dokumen dapat dibaca dengan cepat dan mudah ditelusuri,
6. Memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar/eksternal diidentifikasi dan distribusinya terkendali,
7. Mencegah penggunaan dokumen kadaluarsa dan menetapkan identifikasi jika dipertahankan untuk tujuan tertentu.

Baca Selanjutnya....... !

Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi | Ohsasaja

Komunikasi

sesuai dengan SMK3 organisasi harus membuat, menerapkan dan ememlihara prosedur untuk:

1. Komunikasi internal antar berbagai tingkatan dan fungsi dalam organisasi,
2. Komunikasi dengan para kontraktor dan tamu ke tempat kerja,
3. menerima, mendokumentasikan dan merespon komunikasi yang relevan dari pihak eksternal.

Partisipasi dan Komunikasi

organisasi harus membuat, menerapkan dan ememlihara prosedur untuk:

• Partisipasi kerja melalui :

1. Keterlibatan dan identifikasi bahaya, penilaian resiko dan penetapan pengendalian,
2. Ketelibatan dalam penyelidikan insiden
3. Keterlibatan dalam pengambangan dan peninjauan kebijakan dan tujuan K3,
4. Konsultasi dimana ada perubahan yang berdampak pada K3,
5. Diwakilkan dalam hal-hal terkait K3,

•  Konsultasi dengan para kontraktor atas perubahan yang berdampak pada K3.

Baca Selanjutnya....... !

Kompetensi, pelatihan dan kepedulian | Ohsasaja

Organisasi harus memastikan orang yang memiliki tugas yang berdampak pada K3 harus kompeten sesuai dengan tingkat pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman, dan menyimpan catatan-catatannya.

Organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, harus menyediakan pelatihan dan melakukan evaluasi pelatihan dan mendokumentasikan kegiatan tersebut.

Orgasniasi harus membuat dan memelihara prosedur yang membuat semua personel peduli dengan:

1. Konsekuensi K3, yang aktual atau potensial, kegiatan kerjanya, perilakunya, serta manfaat-manfaat K3 unutk peningkatan kerja
2. Peranan dan tanggungjawabnya dan pentingnya dalam emncapai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur-prosedur K3 dan dengan persyaratan SMK3, termasuk persyaratan kesiapsiagaan dan tanggap darurat.

Prosedur pelatihan  harus mempertimbangkan tingkat perbedaan dari:

1. Tanggung jawb, kemampuan, bahasa dan ketrampilan.
2. Resiko

#Segala macam pelatihan harus ada catatannya saat berlangsung maupun setelah pelatihan, evaluasi harus dilakukan baik dengan cara posttest untuk peserta pelatihan maupun evaluasi penyelenggara pelatihan.

Baca Selanjutnya....... !

Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab, Akuntabulitas dan Wewenang | Ohsasaja

Penanggung jawab SMK3 dalam organisasi harus dijabat oleh manajemen puncak. dan dalam kaitannya dengan tanggung jawab tersebut manajemen harus memiliki komitmen sebagai berikut:

1. Memastikan kesediaan sumberdaya yang cakap/penting untuk mebuat, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan SMK3. Sumberdaya termasuk juga SDM, infrastruktur, teknologi dan finansial.
2. Menetapkan peran-peran, alokai tanggungjawab dan akuntabilitas, dan delegasi wewenang untuk memfasilitasi efektifitas SMK3. Peran tanggungjawab harus di dokumentasikan dan dokumunikasikan. Dalam hal ini dapat di maksudkan masing-masing anggota organisasi memiliki Jobdescription yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai sarana pendukung penerapan SMK3.

Adanya penunjukan dari manajemen puncak dengan tanggungjawab khusus K3 dan ementapkan peran serta wewenang untuk:

1. Menjamin SMK3  dibuat, diterapkan, dan dipelihara sesuai dengan standar OHSAS
2. Melaporkan kinerja SMK3 kepada manajemen puncak untuk dikaji dan sebagai dasar penignkatan SMK3.

Baca Selanjutnya....... !

Tujuan dan Program | Ohsasaja

Organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara tujuan dan sasaran K3. Tujuan dan sasaran ini hendaknya dapat dijaga dokumentasinya pada setiap fungsi/departemen yang terkait dalam organisasi.

Tujuan dan progam tersebut juga harus dapat diukur dan konsisten dengan kebijakan K3, memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lain untuk mendapatkan peningkatan kinerja pemenuhan SMK3. Pada saat pembuatan Tujuan dan program tersebut organisasi harus mempertimbangkan peraturan perundangan dan persyaratan yang terkait dan resiko-resiko K3, aspek teknologi, aspek keuangan, persyaratan operasional dan bisnis, dan pandangan dari pihak terkait.

Program minumal harus mencantumkan :

1. Penunjukan penanggungjawab dan kewenangan unutk mencapai tujuan pada setiap fungsi dan tingkat organisasi.
2. Cara-cara dan jangka waktu unutk mancapai tujuan

Program K3 harus ditinjau dalam periode waktu tertentu yang teratur dan terencana dengan baik dan diubah sesuai kebutuhan. untuk memastikan tujuan K3 tercapai.

Baca Selanjutnya....... !

Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya | Ohsasaja

Organisasi harus untuk membuat, menerangkan dan memelihara prosedur yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan perundangan dan persyaratan K3.

Organisasi harus memastikan bahwa peraturan perundangan yang relevan harus dipertimbangkan dalam membuat, menerapkan dan memelihara SMK3 organisasi.

Pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan ini harus selalu dijaga dokumntasinya dan selalu di update informasinya.

Organisasi harus mengkomunikasikan peraturan perundangan dan persyaratan lain yang relevan kepada orang yang bekerja didalam kendali organisasi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Baca Selanjutnya....... !

Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Penetapan Pengendalian (HIRADC) | Ohsasaja

Organisasi perusahaan harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi, menilai resiko, dan menetapkan pengendalian. Prosedur tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aktivitas rutin/tidak rutin,
2. Aktivitas seluruh personel yang memiliki akses ke tempat kerja,
3. Perilaku manusia, kemampuan dan faktor-faktor manusia lainnya,
4. Bahaya yang timbul dari luar tempat kerja,
5. Bahaya yang terjadi di sekitar tempat aktivitas kerja,
6. Prasarana, peralatan/material ditempat kerja ,
7. Perubahan atau usulan perubahan di tempat kerja, aktivitas maupun peralatan/material,
8. Perubahan sistem manajemen K3,
9. Kewajiban pemenuhan peraturan yang terkait dengan penilaian resiko dan penerapan pengandalian,
10. Rancangan area kerja, proses-proses, instalasi, mesin/peralatan, prosedur operasional dan organisasi kerja, termasuk adaptasi terhadap kemampuan manusia.

Metodologi organisasi dalam melakukan identifikasi bahaya dalam penilaian resiko harus :

1. Ditetapkan dengan memperhatikan ruang lingkup, sifat dan waktu untuk memastikan metodenya proaktif,
2. Menyediakan identifikasi, prioritas, dan dokumentasi resiko-resiko, dan penerapan pengendalian.

Saat menetapkan pengendalian atau mempertimbangkan perubahan atas pengendalian yang ada saat ini, pertimbangan harus diberikan untuk menurunkan resiko berdasarkan hirarki berikut :

1. Eliminasi,
2. Substitusi,
3. Pengendalian teknik,
4. Rambu/peringatan dan/atau pengendalian administrasi,
5. Alat pelindung diri.

Organisasi harus menjamin bahwa identifikasi bahaya, penilaian resiko dan penetapan pengendalian harus selalu dipelihara dokumentasinya dan memastikan bahwa yang beredar atau berlaku adalah revisi terbaru yang sudah divalidasi oleh organisasi.

Baca Selanjutnya....... !